Bawaslu Dorong Kader Pengawas Partisipatif Aktif di Masa Non-Tahapan Pemilu

Klaten – Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menggelar Zoom Pojok Pengawasan ke-6 dengan tema “Peran Kader Pengawas Partisipatif di Masa Non Tahapan”, Senin (15/9/2025). Acara ini dibuka oleh MC, Mbak Ellen, dan diikuti oleh jajaran Bawaslu serta kader pengawas partisipatif dari berbagai daerah.

Ketua Bawaslu Jawa Tengah dalam sambutannya menyampaikan pentingnya peran kader partisipatif di luar masa tahapan pemilu.

“Saat ini program pengawasan salah satunya adalah pengawasan hak pilih melalui Laskar Jaga Hak Pilih yang bisa dikonsolidasikan dengan Bawaslu kabupaten/kota. Selain itu, laskar juga bisa membuat konten pendidikan politik, melakukan pendekatan di kampus maupun masyarakat, hingga membangun komunitas relawan siber pada masa tahapan,” ujarnya.

Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Kholiq, menambahkan bahwa pengembangan kader partisipatif memiliki sejarah panjang sejak Gerakan Satu Juta Relawan hingga kini menjadi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Partisipatif (P2P).

“Di Jawa Tengah ada 3.279 kader tersebar di 35 kabupaten/kota. Mereka bukan hanya hasil pelatihan, tetapi juga kita dorong membangun komunitas. Salah satunya komunitas Laskar Jaga Hak Pilih yang berperan mengawal data pemilih dan partisipasi masyarakat,” jelasnya.

Sesi pemaparan materi dipandu oleh moderator, dengan narasumber Muhammad Muhlis, Koordinator Laskar Jaga Hak Pilih. Ia menegaskan bahwa pengawas partisipatif adalah “garda depan demokrasi di masa non tahapan pemilu.”

“Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri. Partisipasi rakyat memperluas jangkauan pengawasan sekaligus memberi legitimasi moral bahwa demokrasi dijaga bersama. Banyak kasus politik uang dan netralitas ASN yang pertama kali terungkap dari laporan masyarakat,” paparnya.

Anggota Bawaslu Kabupaten Klaten, Muhammad Milkhan, SH, turut menjadi narasumber dengan menyampaikan persiapan sosialisasi pengawasan partisipatif di sekolah-sekolah.
Bawaslu Klaten telah melaksanakan audiensi dengan sejumlah SMA/SMK di Kabupaten Klaten sejak Juli 2025, serta merencanakan MoU dengan sekolah dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait pelaksanaan Pemilihan Ketua OSIS.

“Sosialisasi akan dilakukan melalui berbagai bentuk, mulai dari kelas besar, materi per kelas, hingga pendampingan langsung saat pemilihan OSIS. Kami ingin membangun kesadaran sejak dini bahwa pemilu harus diawasi bersama,” ungkap Milkhan.

Acara yang berlangsung interaktif ini ditutup dengan sesi diskusi, di mana peserta memberikan masukan dan berbagi pengalaman tentang strategi pengawasan partisipatif di masa non tahapan.