Dari Desa, Jaga Demokrasi: Bawaslu Klaten dan Nglinggi Perkuat Sinergi Cegah Politik Uang

Klaten — Bawaslu Kabupaten Klaten terus memperkuat pendekatan berbasis komunitas dalam membangun budaya pengawasan partisipatif. Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui audiensi bersama Pemerintah Desa Nglinggi, Kecamatan Klaten Selatan, pada Jumat (1/8). Pertemuan ini menjadi ruang penguatan sinergi antara pendidikan politik dan pemberdayaan ekonomi sebagai fondasi demokrasi yang sehat dan bermartabat.

Audiensi berlangsung di Balai Desa Nglinggi dan dihadiri oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Klaten, Muh. Milkhan, bersama staf. Dari pihak desa hadir Kepala Desa Nglinggi, Sugeng Mulyadi.

Desa Nglinggi bukanlah mitra baru bagi Bawaslu Klaten. Sebelumnya, desa ini telah secara resmi dicanangkan sebagai Desa Anti Politik Uang, sebuah inisiatif yang menandai komitmen bersama untuk menolak segala bentuk transaksi politik dalam proses demokrasi.

Audiensi ini menjadi bagian dari upaya merawat dan melestarikan semangat tersebut, memastikan bahwa komitmen anti politik uang tetap hidup dalam kesadaran kolektif warga dan tidak berhenti hanya pada deklarasi simbolik.

“Kami tidak ingin gerakan anti politik uang hanya menjadi slogan. Butuh kerja terus-menerus, membumi ke kehidupan warga. Itulah mengapa kami hadir kembali ke Desa Nglinggi,” ujar Muh. Milkhan dalam audiensi tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Milkhan juga memaparkan program Sosialisasi Pengawasan Partisipatif (SOSWATIF) sebagai pendekatan non-tahapan yang inklusif. Melalui SOSWATIF, Bawaslu menyasar ruang-ruang sosial masyarakat seperti PKK, Karang Taruna, hingga kelompok tani, untuk menyampaikan nilai-nilai pengawasan dan demokrasi.

“Kami ingin menyatu dengan kehidupan warga. Pengawasan bukan semata tugas Bawaslu, tetapi menjadi kesadaran bersama. Dari ruang-ruang desa inilah demokrasi kita dijaga,” tegas Milkhan.

Kepala Desa Nglinggi, Sugeng Mulyadi, menyampaikan bahwa tantangan demokrasi di tingkat desa sangat berkaitan erat dengan persoalan ekonomi. Ia menyampaikan bahwa warga yang telah mandiri secara ekonomi akan lebih sulit dipengaruhi oleh politik uang dan lebih siap terlibat dalam diskusi politik yang sehat.

“Demokrasi tidak akan berkembang di tengah ketergantungan ekonomi. Maka kami dorong pemberdayaan warga melalui program seperti ‘Desa Buah Nusantara’ agar masyarakat semakin kuat dan tidak tergoda transaksi politik,” jelasnya.

Program kewirausahaan tersebut menjadi bagian dari transformasi Desa Nglinggi, yang dulunya dikenal sebagai desa buruh, menuju desa yang mandiri dan berdaulat secara politik.

Audiensi ditutup dengan kesepakatan untuk terus melanjutkan kerja sama antara Bawaslu Klaten dan Pemerintah Desa Nglinggi dalam bentuk edukasi politik, pelatihan pengawasan partisipatif, dan penguatan nilai-nilai integritas pemilu. Keduanya percaya bahwa demokrasi yang sehat dimulai dari desa yang berdaya.

“Kami ingin komitmen Desa Anti Politik Uang tidak berhenti pada seremoni, tapi terus dirawat dalam praktik nyata warga,” tutup Milkhan.

Dengan sinergi ini, Bawaslu Klaten dan Desa Nglinggi membuktikan bahwa demokrasi yang bermartabat bisa tumbuh dari bawah—dari desa, dari ekonomi rakyat, dan dari kesadaran kolektif untuk menolak politik uang.