Bawaslu Luncurkan Buku Kompilasi Tafsir Konstitusional: Potret Penegakan Keadilan Substansif dalam PHPU 2024
|
JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI secara resmi meluncurkan buku berjudul "Kompilasi Tafsir Konstitusional dan Judicial Order Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi dalam Perkara PHPU Anggota DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024". Buku ini hadir sebagai dokumentasi strategis atas dinamika hukum kepemiluan dan kontribusi signifikan Bawaslu dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).
Poin-Poin Penting dalam Kompilasi:
Landmark Decisions dan Keadilan Substantif: Buku ini merangkum 45 putusan MK yang dikabulkan, yang menunjukkan pergeseran MK menuju hukum progresif yang mengutamakan keadilan substantif di atas kepatuhan normatif semata.
Klasterisasi Permasalahan: Terdapat 13 klaster permasalahan hukum yang diidentifikasi, dengan mayoritas perkara (20 perkara) terkait tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara, disusul oleh tahapan pemungutan suara (10 perkara), dan pengabaian rekomendasi Bawaslu (7 perkara).
Peran Bawaslu sebagai "Mata" MK: Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menekankan bahwa keterangan Bawaslu di persidangan menjadi instrumen krusial bagi hakim MK untuk melihat fakta lapangan secara jernih di tengah keterbatasan waktu pemeriksaan yang cepat (speedy process).
Tafsir Konstitusional Strategis: Dokumen ini memuat tafsir penting terkait syarat keterwakilan perempuan 30% yang tidak dapat ditawar , persyaratan calon mantan terpidana , hingga perlindungan hak pilih sebagai hak konstitusional warga negara.
Judicial Order dan Perbaikan Tata Kelola Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tidak hanya memutus angka, tetapi juga mengeluarkan judicial order atau perintah hukum untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU) guna menjamin kemurnian suara pemilih. MK menegaskan bahwa pengabaian terhadap rekomendasi Bawaslu oleh penyelenggara pemilu merupakan bentuk pelanggaran hukum yang menggerus legitimasi demokrasi.
Legasi untuk Masa Depan Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty dan Herwyn J.H. Malonda, menyatakan bahwa buku ini merupakan knowledge-based institutional strengthening bagi pengawas pemilu dalam menghadapi Pemilu 2029. Buku ini diharapkan menjadi referensi utama bagi penyelenggara pemilu, akademisi, dan masyarakat untuk memahami evolusi penegakan prinsip jujur dan adil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
"PHPU bukan sekadar sengketa hasil, melainkan mekanisme korektif untuk memastikan setiap suara mendapatkan perlindungan konstitusional," pungkas Herwyn J.H. Malonda dalam sambutannya.
