Audiensi dengan PSI, Bawaslu Klaten Perkuat Konsolidasi Demokrasi dan Pencegahan Pelanggaran

KLATEN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Klaten melaksanakan audiensi dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Klaten dalam rangka pelaksanaan agenda Konsolidasi Demokrasi, Rabu (07/05/2026). Kegiatan berlangsung di Kantor DPD PSI Klaten dan dihadiri jajaran pimpinan serta sekretariat Bawaslu Klaten bersama pengurus PSI Kabupaten Klaten.

Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten, Arif Fatkhurrokhman menyampaikan bahwa saat ini Bawaslu berada pada masa non tahapan Pemilu dan fokus melaksanakan agenda Konsolidasi Demokrasi sebagai bentuk penguatan pengawasan dan pencegahan pelanggaran menghadapi Pemilu dan Pemilihan mendatang.

“Bawaslu memastikan seluruh kegiatan kepemiluan yang dilakukan KPU maupun partai politik berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Arif juga menegaskan bahwa kegiatan partai politik tidak boleh dilaksanakan di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN). Apabila ditemukan pelanggaran, Bawaslu akan melakukan penanganan sesuai mekanisme yang berlaku.

Selain menjalankan fungsi pengawasan, Bawaslu Klaten turut melakukan penguatan kapasitas stakeholder kepemiluan. Salah satunya melalui bimbingan teknis saksi partai politik di TPS dan pembimbingan terhadap Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) sebagai ujung tombak pengawasan di lapangan. Bawaslu juga aktif memberikan sosialisasi demokrasi di sekolah maupun kampus guna meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPD PSI Klaten, Joe Adma menyampaikan bahwa PSI berencana melaksanakan bimbingan teknis hingga tingkat saksi pada masa tahapan Pemilu sebagai upaya meningkatkan pemahaman kader terhadap proses kepemiluan sekaligus menjaga kepentingan partai.

Dalam kesempatan tersebut, PSI juga menyampaikan bahwa Kabupaten Klaten akan menjadi tuan rumah kegiatan kaderisasi PSI tingkat nasional yang rencananya dilaksanakan di Kecamatan Polanharjo pada tahun mendatang. Sebagai partai yang masih tergolong muda, PSI mengakui masih membutuhkan arahan dan bimbingan dari Bawaslu maupun KPU agar seluruh kegiatan kepartaian dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

PSI turut menegaskan komitmennya untuk berada di garda terdepan dalam menolak praktik politik uang demi mendukung terciptanya Pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

Audiensi tersebut menjadi sarana membangun komunikasi, koordinasi, dan kedekatan kelembagaan antara Bawaslu Klaten dan PSI dalam menghadapi tahapan Pemilu dan Pemilihan mendatang. Bawaslu Klaten juga menegaskan kesiapan memberikan pendampingan dan konsultasi kepada partai politik terkait pelaksanaan kegiatan maupun proses verifikasi sesuai regulasi yang berlaku.