Demokrasi Klaten Milik Bersama, Saatnya Warga Ambil Peran, Bukan Sekadar Jadi Penonton

Klaten, 30 September 2026 – Demokrasi tidak berhenti di bilik suara. Partisipasi masyarakat, keterbukaan ruang aspirasi, serta keterlibatan warga dalam mengawal proses pemerintahan menjadi bagian penting dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas.

Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Focus Group Discussion (FGD) Sinergitas Pemerintah Daerah dan Provinsi Jawa Tengah dalam Upaya Optimalisasi Capaian Kinerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kabupaten Klaten.

Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten Arif Fatkhurrokhman, bersama Kepala Sekretariat Dwi Hendro Nugroho, menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Klaten tersebut.

Kegiatan FGD menjadi forum untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antarlembaga dalam membahas berbagai indikator demokrasi sekaligus mengidentifikasi aspek yang perlu diperkuat. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) juga menjadi salah satu indikator tujuan daerah dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2025–2029.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pemaparan dari Bakesbangpol Provinsi Jawa Tengah, Didi Haryadi, serta BPS Provinsi Jawa Tengah, Erli Widhia Astuti. Pembahasan diarahkan untuk membangun pemahaman bersama mengenai indikator demokrasi dan pentingnya kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam mendukung peningkatan kualitas demokrasi di Kabupaten Klaten.

Bawaslu Kabupaten Klaten turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut sebagai bagian dari sinergitas kelembagaan dalam mendukung penguatan kehidupan demokrasi di daerah.

Dalam konteks tersebut, peran Bawaslu tidak hanya berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan pemilu. Pendidikan pemilih dan penguatan partisipasi masyarakat juga menjadi bagian penting dalam membangun demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Penguatan partisipasi masyarakat memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan demokrasi di tingkat daerah. Masyarakat yang memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara serta memiliki ruang untuk berpartisipasi dapat turut berkontribusi dalam mengawal proses demokrasi dan pembangunan daerah.

Karena itu, peningkatan kualitas demokrasi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, lembaga penyelenggara pemilu, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi bagian penting dalam menciptakan ekosistem demokrasi yang semakin kuat.

Bawaslu Kabupaten Klaten berkomitmen untuk terus bersinergi bersama seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung terwujudnya demokrasi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

Dengan penguatan kolaborasi tersebut, demokrasi di Kabupaten Klaten diharapkan tidak hanya tercermin melalui angka dan indikator, tetapi juga melalui semakin terbukanya ruang partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi di daerah.