Dokumen PEKA Hukum ini disusun sebagai bagian dari Aksi Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, yang dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan adanya pedoman teknis yang baku, sistematis, dan mudah dipahami dalam proses penyusunan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.
Kajian hukum merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum pemilu karena menjadi dasar pengambilan keputusan yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Melalui pedoman ini, diharapkan jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten, khususnya yang terlibat langsung dalam penanganan pelanggaran, memiliki kesamaan pemahaman, standar penulisan, serta kerangka analisis hukum yang terukur dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan demikian, kualitas kajian hukum yang dihasilkan dapat lebih optimal, konsisten, dan mampu mendukung kinerja Bawaslu dalam menjaga integritas demokrasi. Penyusunan pedoman ini tentu tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dan kontribusi berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan dokumen ini.
Penulis menyadari bahwa pedoman ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan seiring dengan dinamika regulasi dan praktik penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.
Semoga PEKA Hukum ini dapat memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan penanganan pelanggaran dan memperkuat kepercayaan publik terhadap Bawaslu.