Lompat ke isi utama

Berita

Salah Dasar Hukum Bisa Rugikan Masyarakat, Bawaslu Klaten Perkuat Ketelitian Staf dalam Menelusuri Regulasi

Salah Dasar Hukum Bisa Rugikan Masyarakat, Bawaslu Klaten Perkuat Ketelitian Staf dalam Menelusuri Regulas

coaching clinic hukum internal dengan tema” Penelusuran Dokumen Hukum Yang Valid & Sistematis” untuk meningkatkan kemampuan jajaran sekretariat dan staf dalam menelusuri serta memverifikasi peraturan perundang-undangan. 19/11

KLATEN — Kamis (19/11/2026), Bawaslu Kabupaten Klaten menggelar kegiatan coaching clinic hukum internal dengan tema” Penelusuran Dokumen Hukum Yang Valid & Sistematis” untuk meningkatkan kemampuan jajaran sekretariat dan staf dalam menelusuri serta memverifikasi peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini menjadi langkah konkret untuk mencegah kesalahan administrasi dan memastikan setiap produk kelembagaan memiliki landasan hukum yang tepat, valid, dan masih berlaku.

Kegiatan ini menjadi langkah konkret Bawaslu Kabupaten Klaten dalam mencegah potensi kesalahan administrasi dan meminimalkan risiko hukum dalam pelaksanaan tugas kelembagaan. Sebab, setiap surat resmi, rekomendasi, dokumen pengawasan, hingga laporan pertanggungjawaban harus disusun berdasarkan regulasi yang benar dan masih berlaku.

Dalam arahannya, Neneng Widasari menegaskan bahwa pemahaman terhadap dasar hukum merupakan kebutuhan penting dalam pekerjaan sehari-hari. Setiap pegawai dituntut tidak hanya mampu menggunakan peraturan, tetapi juga memastikan keabsahan dan relevansi aturan yang dijadikan landasan dalam bekerja.

"Dasar hukum selalu kita gunakan dalam pekerjaan sehari-hari. Melalui kegiatan ini, kita menyamakan langkah bagaimana mengidentifikasi dan menelusuri dasar hukum yang tepat sebagai bentuk mitigasi risiko," ujar Neneng.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten, Dwi Hendro Nugroho, mengingatkan bahwa masih terdapat kebiasaan menggunakan regulasi lama dalam penyusunan draf surat keluar, padahal aturan tersebut telah mengalami perubahan atau bahkan dicabut.

Menurutnya, ketelitian sebelum menerbitkan dokumen resmi merupakan tanggung jawab seluruh pegawai. Kesalahan mencantumkan dasar hukum dapat memengaruhi kualitas produk administrasi dan berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari.

"Kawan-kawan harus meluangkan waktu untuk mengecek status keberlakuan aturan. Jangan sampai kita masih memakai dasar hukum yang sudah tidak berlaku lagi. Pastikan yang kita sampaikan kepada masyarakat maupun pemerintah adalah produk hukum terbaik dan akurat," tegas Dwi Hendro.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pembekalan mengenai pemanfaatan berbagai portal resmi untuk menelusuri dan memastikan keaslian regulasi. Beberapa sumber yang diperkenalkan antara lain Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), Peraturan.go.id, JDIH Bawaslu, JDIH KPU, Direktori Putusan Mahkamah Agung, serta laman resmi Mahkamah Konstitusi.

Tidak berhenti pada pengenalan sumber informasi, peserta juga mempelajari lima tahapan penting penelusuran hukum, mulai dari mengidentifikasi kata kunci hukum, menelusuri peraturan induk dan aturan pelaksana, memeriksa status perubahan maupun pencabutan regulasi, memahami risalah penjelasan, hingga menelusuri putusan pengadilan yang berkaitan dengan suatu peraturan.

Untuk memastikan materi dapat diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari, peserta juga mengikuti praktik langsung menggunakan teknik pencarian digital dan studi kasus penelusuran Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik beserta putusan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Klaten ingin membangun budaya kerja yang lebih teliti, cermat, dan bertanggung jawab dalam penggunaan dasar hukum. Langkah tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas administrasi internal, tetapi juga memberikan kepastian dan kepercayaan kepada masyarakat terhadap setiap produk serta pelayanan kelembagaan.

Pneluis : Dwi
Foto : RIzky RIyadi
Redaktur : Neneng Widasari