Dari Cetak Saksi Tangguh hingga Edukasi Pemilih Pemula, Bawaslu Melakukan Konsolidasi Demokrasi dengan Partai Hanura

Klaten, 15 Juli 2026 – Bawaslu Kabupaten Klaten melaksanakan audiensi dengan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kabupaten Klaten sebagai bagian dari pelaksanaan program Konsolidasi Demokrasi. Kegiatan yang berlangsung di Kantor DPC Partai Hanura Klaten ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Klaten, jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten, serta pengurus DPC Partai Hanura Klaten.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten, Arif Fatkhurrokhman menyampaikan bahwa pada masa non-tahapan kepemiluan, Bawaslu terus berupaya memperkuat pengawasan melalui kegiatan Konsolidasi Demokrasi. Langkah ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pengawasan, memperkuat pencegahan pelanggaran, serta membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan kepemiluan.

Bawaslu juga menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam setiap aktivitas kepemiluan. Selain menjalankan fungsi pengawasan, Bawaslu Kabupaten Klaten terus melakukan penguatan kapasitas melalui bimbingan teknis kepada saksi partai politik, pembinaan kepada Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), serta sosialisasi kepada masyarakat, sekolah, dan perguruan tinggi guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Klaten, Slamet Widada, menyampaikan apresiasi atas pembinaan dan koordinasi yang selama ini dilakukan oleh Bawaslu. Ia menegaskan komitmen Partai Hanura untuk menjalankan seluruh kegiatan kepartaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Partai Hanura berharap pendampingan dari Bawaslu dapat terus dilakukan, khususnya dalam menghadapi proses verifikasi partai politik yang masih menemui sejumlah tantangan terkait pemenuhan persyaratan keanggotaan.

Melalui audiensi ini, Bawaslu Kabupaten Klaten berharap koordinasi dan komunikasi dengan partai politik semakin erat sehingga dapat bersama-sama mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang demokratis, berintegritas, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.