Cegah Pelanggaran Sejak Dini, Bawaslu Klaten sampaikan aturan Pemilu dan Pemilihan Melalui Konsolidasi Demokrasi dengan Partai Golkar

Klaten, 15 Juli 2026 – Bawaslu Kabupaten Klaten melaksanakan audiensi dengan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Golkar Kabupaten Klaten sebagai bagian dari pelaksanaan program Konsolidasi Demokrasi. Kegiatan yang berlangsung di Kantor DPC Partai Golkar Klaten ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Klaten, jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten, serta pengurus DPC Partai Golkar Klaten.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten, Arif Fatkhurrokhman menyampaikan bahwa pada masa non-tahapan kepemiluan, Bawaslu terus memperkuat pengawasan melalui pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi sebagai langkah strategis dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas. Kegiatan ini menjadi sarana untuk memperkuat pencegahan pelanggaran, meningkatkan koordinasi, serta membangun komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan kepemiluan.

Bawaslu Kabupaten Klaten juga menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam setiap aktivitas kepartaian. Selain menjalankan fungsi pengawasan, Bawaslu terus melakukan penguatan kapasitas melalui pembimbingan dan sosialisasi kepada berbagai elemen masyarakat serta mengawal proses verifikasi partai politik agar berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Komunikasi yang terbuka antara penyelenggara pemilu dan peserta pemilu diharapkan mampu meminimalisasi kesalahpahaman dalam setiap tahapan kepemiluan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPC Partai Golkar Kabupaten Klaten, Ignasius Siswandi, menyampaikan apresiasi atas hubungan kerja sama yang telah terjalin dengan Bawaslu Kabupaten Klaten. Ia berharap sinergi tersebut dapat terus ditingkatkan melalui arahan, pembinaan, dan pendampingan sehingga seluruh kegiatan kepartaian dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi.

Melalui audiensi ini, Bawaslu Kabupaten Klaten berharap terbangun komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi kepemiluan, serta mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang tertib, demokratis, dan berintegritas.