Bawaslu Klaten Raih Predikat "Informatif" dari Bawaslu RI

Pada bulan Juni sampai dengan Juli Tahun 2023 Bawaslu RI melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik secara online dengan alamat https://emonevki.bawaslu.go.id yang diikuti oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dan Provinsi seluruh Indonesia.

Pengisian form Monitoring dan Evaluasi diisi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota secara mandiri dengan melampirkan bukti-bukti daripada tiap pertanyaan Monev yang jumlahnya sekitar 35 soal dengan jawaban sesuai dengan kondisi Kabupaten/Kota masing-masing.

Bawaslu Kabupaten Klaten termasuk dalam lembaga publik yang wajib menyampaikan informasi publik kepada khalayak umum. Sehingga saat monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik turut serta mengisi form tersebut. Dari 35 soal yang terisi Bawaslu Kabupaten Klaten setelah dinilai masih terdapat jawaban yang kurang memuaskan yaitu sebanyak 15 soal, saat itu Bawaslu RI membuka kesempatan kedua berupa sanggahan terkait dengan 15 soal yang poinnya belum didapat atau kurang memuaskan. Admin PPID Bawaslu Kabupaten Klaten, Wahyu Setiawan tidak menyianyiakan kesempatan tersebut dan segera mengumpulkan dan melengkapi jawaban daripada soal yang nilainya belum memuaskan tersebut.

Alhasil dari usaha danupaya yang dilakukan secara tim dalam pengumpulan jawaban dari tiap pertanyaan terjawab dan hasilnyapun memuaskan yaitu 97.5 dan meraih predikat "Informatif". Tidak sampai disitu tidak lama kemudian pada bula oktober tepatnya tanggal 26-27 Oktober 2023 Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mengadakan Rapat Koordinasi Wilayah di Solo yang salah satu acaranya yaitu pemberian anugerah penghargaan bagi Bawaslu Kabupaten/Kota yang mendapat predikat Informatif dan Informatif.

Alhamdulillah berkat rahmat Allah SWT sesuai dengan hasil Self Assesment Questionare (SAQ) Bawaslu Kabupaten Klaten mendapat Predikat Informatif sesuai dengan gambar yang tertera pada lampiran postingan ini. Hal ini dapat menambah semangat dan juga motivasi bagi Bawaslu Kabupaten Klaten untuk bisa memberikan pelayanan yang optimal terhadap seluruh Warga Negara Indonesia.