Wujudkan Tata Kelola Bersih, Bawaslu Klaten Komitmen Susun Laporan Keuangan Semester I yang Transparan dan Tepat Waktu

Klaten – Subbagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Klaten mengikuti kegiatan penguatan penyusunan Laporan Keuangan (LK) Semester I Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan secara daring oleh Bawaslu RI. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman jajaran sekretariat mengenai penyusunan laporan keuangan yang akuntabel, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam arahannya, Kepala Biro Keuangan Bawaslu RI, Pakerti Luhur, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas seluruh jajaran pengelola keuangan agar tidak hanya mampu mengoperasikan aplikasi, tetapi juga memahami alur transaksi yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Selain itu, seluruh satuan kerja diingatkan untuk mematuhi batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2026 sebagaimana diatur dalam Surat Nomor B-2037, karena keterlambatan satu satuan kerja dapat berdampak pada penyampaian laporan keuangan Bawaslu secara nasional.

Pada sesi materi, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Keuangan menyampaikan sejumlah ketentuan terbaru dalam penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026. Beberapa di antaranya meliputi pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), penanganan dampak bencana terhadap laporan keuangan apabila terjadi, penyelesaian saldo Rekening Penampungan Akhir Tahun (RPT), serta tindak lanjut koreksi audit pada masa transisi Tahun Anggaran 2026.

Peserta juga memperoleh informasi mengenai jadwal rekonsiliasi laporan keuangan yang berlangsung pada 13–22 Juli 2026, serta pentingnya penyelesaian seluruh proses sebelum pemberlakuan sanksi administratif pada 23 Juli 2026.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Subbagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Klaten diharapkan semakin meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan sehingga dapat mendukung terwujudnya tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip good governance di lingkungan Bawaslu.