Lompat ke isi utama

Berita

Bukan Sekadar Bebas Pungli, Bawaslu Klaten Dorong Pelayanan Publik Lebih Cepat, Mudah, dan Transparan melalui Pembangunan Zona Integritas

Bukan Sekadar Bebas Pungli, Bawaslu Klaten Dorong Pelayanan Publik Lebih Cepat, Mudah, dan Transparan melalui Pembangunan Zona Integritas

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Klaten terus memperkuat komitmen pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

KLATEN – Masyarakat yang membutuhkan layanan pengawasan pemilu tentu mengharapkan pelayanan yang mudah, cepat, ramah, dan bebas dari pungutan liar. Menjawab kebutuhan tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Klaten terus memperkuat komitmen pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Komitmen tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan Bawaslu Kabupaten Klaten dalam rapat implementasi Reformasi Birokrasi (RB) bersama Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom pada Rabu (18/11/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong perubahan tata kelola kelembagaan agar tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Reformasi birokrasi diharapkan dapat dirasakan langsung oleh warga, mulai dari kemudahan memperoleh informasi kepemiluan, akses pengaduan, hingga pelayanan yang transparan dan akuntabel.

Dalam kegiatan tersebut, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Rofiudin, menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas harus dipahami dan diterapkan oleh seluruh jajaran Bawaslu, termasuk di tingkat kabupaten/kota.

Menurutnya, kualitas pelayanan publik merupakan tanggung jawab bersama. Setiap petugas, mulai dari petugas keamanan, staf sekretariat hingga pimpinan, harus memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya memberikan pelayanan yang ramah, responsif, dan bebas dari praktik pungutan liar.

Senada dengan hal tersebut, Pengelola Data dan Informasi Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan KemenPAN-RB, Shabrina Novianti, menyampaikan bahwa esensi pembangunan Zona Integritas adalah memangkas birokrasi yang berbelit serta mencegah potensi penyimpangan.

Ia juga mendorong Bawaslu di daerah untuk menghadirkan inovasi pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pelayanan yang sebelumnya membutuhkan waktu berhari-hari diharapkan dapat menjadi lebih cepat, disertai keterbukaan informasi serta kemudahan akses pengaduan masyarakat dan permohonan narasumber edukasi kepemiluan.

Selain peningkatan kualitas pelayanan, pembangunan Zona Integritas juga membutuhkan penguatan integritas internal. Hal tersebut mencakup kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN/LHKASN), mitigasi risiko gratifikasi, serta tindak lanjut hasil pengawasan secara tuntas.

Bagi Bawaslu Kabupaten Klaten, penguatan Zona Integritas bukan sekadar upaya memperoleh predikat WBK, melainkan proses membangun budaya kerja yang mengutamakan kepentingan masyarakat. Kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu juga dibangun melalui pelayanan yang dapat diakses, prosedur yang jelas, serta aparatur yang menjunjung tinggi integritas.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Klaten berkomitmen mematangkan berbagai langkah dan inovasi pelayanan publik sebagai bagian dari persiapan pengusulan Zona Integritas pada tahun 2027.

Harapannya, masyarakat Klaten tidak hanya mengenal Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu, tetapi juga merasakan kehadiran lembaga yang terbuka, mudah dihubungi, profesional, dan memberikan pelayanan tanpa pungutan liar.

 

Penulis & Foto : Dwi
Redaktur : Neneng W